Peraturan Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Terkait)

  1. 53 Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti. Menggantikan: Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti, Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek 56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru.
  2. 49 Tahun 2023: Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
  3. 34 Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  4. 3 Tahun 2023: Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  5. 1 Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional mencabut Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil – Materi Sosialisasi.
  6. 48 Tahun 2022: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  7. 8 Tahun 2022: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  8. 1 Tahun 2022: Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
  9. 41 Tahun 2021: Rekognisi Pembelajaran Lampau. Membatalkan Permenristekdikti no. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
  10. 39 Tahun 2021: Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
  11. 38 Tahun 2021: Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Membatalkan Permendikbud no. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Membatalkan Permendikbud no. 40 Tahun 2012).
  12. 36 Tahun 2021: Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
  13. 35 Tahun 2021: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
  14. 30 Tahun 2021: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan PT.
  15. 22 Tahun 2020: Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024.
  16. 7 Tahun 2020: Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  17. 6 Tahun 2020: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  18. 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  19. 4 Tahun 2020: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  20. 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  21. 2 Tahun 2020: Tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan.
  22. 1 Tahun 2020: Program Dokter Layanan Primer.
  23. 32 Tahun 2019: tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencabut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2019.
  24. 13 Tahun 2019: Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.
  25. 8 Tahun 2019: Perubahan Keempat atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  26. 61 Tahun 2018: Permenpanrb tentang Optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam seleksi calon PNS Tahun 2018.
  27. 54 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi.
  28. 53 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri
  29. 52 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
  30. 51 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan ijin PTS.
  31. 50 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  32. 49 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia.
  33. 33 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. Mencabut Permenristekdikti 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
  34. 20 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang penelitian.
  35. 18 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
  36. 6 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
  37. 3 Tahun 2018: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. DIBATALKAN!
  38. 20 Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Petunjuk teknis Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.
  39. 15 Tahun 2017: Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, membatalkan Permendikbud 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Perguruan Tinggi.
  40. 69 Tahun 2016: Pedoman pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran
  41. 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
  42. 61 Tahun 2016: Pangkalan Data Pendidikan Dikti.
  43. 36 Tahun 2016: Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti.
  44. 35 Tahun 2016: Program Profesi Insinyur.
  45. 106/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 30 Juni 2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
  46. 33/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 2 Maret 2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
  47. 32 Tahun 2016: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  48. 99/PMK.05/2016: Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural. Lihat PP 20 Tahun 2016 tentang THR.
  49. 28 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
  50. 26 Tahun 2016: Permenristekdikti tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
  51. 6 Tahun 2016: Permendikbud tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata.
  52. 5 Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
  53. 168/PMK.05/2015: Permenkeu tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
  54. 2 Tahun 2016: perubahan atas Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
  55. 79 Tahun 2015: Data Pokok Pendidikan.
  56. 51 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mencabut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2015.
  57. 50 Tahun 2015: Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan PTS. Peraturan ini mencabut Permendikbud No. 95 Tahun 2014.
  58. Permendikbud 50 Tahun 2015: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
  59. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  60. 45 Tahun 2015: Perubahan Permenristekdikti No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN.
  61. 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  62. 43 Tahun 2015: Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  63. 26 Tahun 2015: Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
  64. 22 Tahun 2015: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  65. 20 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  66. 19 Tahun 2015: Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015.
  67. 18 Tahun 2015: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.
  68. 15 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
  69. 14 Tahun 2015: Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  70. 13 Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran.
  71. 2 Tahun 2015: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  72. 1 Tahun 2015: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
  73. 154 tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
  74. 144 Tahun 2014: Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
  75. 139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
  76. 112 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  77. 97 Tahun 2014: Pedoman teknis penetapan tarif biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  78. 96 Tahun 2014: Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
  79. 95 Tahun 2014: Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud ini dicabut oleh Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015.
  80. 93 Tahun 2014: Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  81. 92 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
  82. 88 Tahun 2014: Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).
  83. 87 Tahun 2014: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  84. 81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi.
  85. 77 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  86. 73 Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
  87. 67 Tahun 2014: Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  88. 50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  89. 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). Penyampaian Uji Publik Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  90. 46 Tahun 2014: Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi.
  91. 33 Tahun 2014: Perubahan atas Permendikbud No. 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
  92. 31 Tahun 2014: Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.
  93. 30 Tahun 2014: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi.
  94. 29 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  95. 28 Tahun 2014: Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS.
  96. 25 Tahun 2014: Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No.  69 Tahun 2012.
  97. 24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  98. 23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra.
  99. 22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara.
  100. 18 Tahun 2014: Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  101. 17 Tahun 2014: Pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
  102. 14 Tahun 2014: mencabut Permendiknas 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
  103. 13 Tahun 2014: Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  104. 11 Tahun 2014: Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
  105. 8 Tahun 2014: Alih jabatan/tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pengawai negeri sipil dosen.
  106. 3/PMK.05/2014: Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Uang Negera pada Bank Umum.
  107. 1 Tahun 2014: Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  108. 110 Tahun 2013: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  109. 109 Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud 24 Tahun 2012.
  110. 108 Tahun 2013: Perubahan Kedua Atas Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud 4 Tahun 2013.
  111. 107 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya.
  112. 99 Tahun 2013: Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemdikbud.
  113. 97 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
  114. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan.
  115. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan.
  116. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
  117. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Membatalkan Permendikbud no. 40 Tahun 2012).
  118. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
  119. 86 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
  120. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.
  121. 84 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
  122. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi.
  123. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  124. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
  125. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  126. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru.
  127. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN.
  128. 52 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  129. 51 Tahun 2013: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemdikbud.
  130. 48 Tahun 2013: Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota)
  131. 46 Tahun 2013: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya; . Materi Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK Pusat Mei 2014.
  132. 42 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS
  133. 35 Tahun 2013: Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS PELAMAR UMUM 2013.
  134. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006).
  135. 21 Tahun 2013: Pemberian gelar doktor kehormatan.
  136. 17 Tahun 2013: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Permenpan ini ditetapkan pada tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Permenpan ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen. Lampiran V dan VI berisi wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhir.
  137. 16 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perubahan pertama atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
  138. 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
  139. 4 Tahun 2013: Perubahan Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. (offsite: 01, 02, 03)
  140. 3 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
  141. 1 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (mirror, offsite)
  142. 75 Tahun 2012: Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
  143. Permenkeu 81/PMK.05/2012: Belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.
  144. 74 Tahun 2012: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan.
  145. 73 Tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya.
  146. 72 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia.
  147. 69 Tahun 2012: Perubahan Pertama Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  148. 65 Tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan.
  149. 64 Tahun 2012: Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
  150. 60 Tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  151. 59 Tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional.
  152. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN).
  153. 42 Tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  154. 41 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  155. 40 Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.
  156. 37 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
  157. 36 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  158. 33 Tahun 2012: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  159. 32 Tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  160. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Panduan PJJ Tahun 2011)
  161. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, lengkap dengan lampirannya.
  162. 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (offsite: Juknis)
  163. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya. (offsite: peraturan dan lampiran)
  164. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
  165. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri .
  166. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia .
  167. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  168. 5 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan
  169. 4 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  170. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
  171. Permenpan & RB 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.
  172. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
  173. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  174. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
  175. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  176. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
  177. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
  178. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  179. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
  180. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  181. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  182. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  183. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (dan lampirannya)
  184. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  185. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
  186. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  187. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  188. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
  189. 36 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  190. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
  191. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  192. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
  193. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
  194. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  195. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
  196. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  197. 14 Tahun 2010: Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
  198. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
  199. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  200. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  201. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  202. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  203. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah . Versi scan . Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  204. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah . Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  205. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
  206. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  207. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
  208. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  209. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  210. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  211. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
  212. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  213. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
  214. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  215. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  216. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
  217. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  218. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
  219. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
  220. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
  221. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
  222. 84 Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan pedoman pelaksanaan dari Inpres 9 Tahun 2000.
  223. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  224. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  225. 66 Tahun 2008: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
  226. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  227. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
  228. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
  229. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
  230. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
  231. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
  232. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
  233. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
  234. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  235. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS
  236. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  237. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
  238. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  239. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  240. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
  241. 02 Tahun 2008: Buku
  242. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
  243. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
  244. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  245. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  246. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri  (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  247. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
  248. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  249. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  250. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  251. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
  252. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  253. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  254. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
  255. 42 Tahun 2006: Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas
  256. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
  257. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
  258. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  259. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
  260. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  261. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  262. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
  263. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
  264. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
  265. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  266. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  267. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  268. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi